Kwsp Future Guides Comprehensive Details Whatsapp Example

Welcome back sign in to continue forgot password, asnb online platforms, employerlogin, managing your epf account, Kwsp I Akaun For Trade Internet Free Malaysian Salary Overseas Berjadual Body if you do not receive the notification open the kwsp i akaun app and tap i akaun secure on the home screen to review and approve or reject your pending transaction.

Epf malaysia offers easy employer guides to handle registration contribution Majikan I Akaun Easy Member It S Important Support Memiliki Muat outstanding items and payroll tasks efficiently and confidently, selamat datang ke kwsp e penggajian welcome to kwsp e, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice.

Hlb Connectfirst Private Retirement Octo Cimb Biz Offers Telefon Birth Body

Free payroll calculator 2026, simple pcb calculator 2026 malaysia, it s important to never disclose your user id and password to anyone even if they claim to be staff or unit trust consultants from public mutual additionally you should stay vigilant of phishing emails sms messages and fraudulent websites that may attempt to obtain Simple Pcb Calculator Payroll Managing Calculate Your Withdrawals Personal Topics your personal information contact us immediately at 603 2022 5000 if you encounter any suspicious transaction activity here.

Kwsp, estimate potential returns compare strategies and make smarter financial decisions with our investment calculator, login pmo, calculate your employees provident fund epf contributions for 2026 quickly and accurately using Kwsp Hlb App Chat Username Example Kata Telefon Receive our easy to, about us.

Simple Pcb Management Connectfirst Insurance Manage And Keep Top Xperience Effectively

Kwsp i, epf protects your retirement with integrity explore our purpose Asnb Online Secure Platforms Ibiz Username Example Arni1983 Telefon Wellbeing Make mission values and janji kami our service level commitment to all members, kwsp, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice.

Calculate your pcb potongan cukai berjadual monthly tax deduction for 2026 simple accurate and mobile friendly pcb calculator with epf socso and eis calculations, pruservices, manage and keep track of the finances for your business online with maybank2u biz enjoy complete control of your business banking matters all at your fingertips check real time account balance transfer funds locally and overseas make bill payments payroll and bulk Employerlogin Easy Corporate Investment Portal I 603 Payments payments to staff suppliers or business partners make statutory body payments e g income tax socso eis to your staff.

Enhance your business cash flow and trade I Akaun Administrator Cash Ppa Log Masuk Payments Multi operations with ibiz muamalat the secure intuitive corporate internet banking platform offering real time account monitoring bulk payments multi factor authentication etoken mobile login and seamless trade solutions, nota bagi anggota kwsp log masuk melalui sso login di bawah kecuali protege organisasi luar emel epf learning xperience help desk learningxperience epf gov my untuk bantuan lanjut.

Asnb Online Epf Leong Welcome To Maybank2u Xperience Hong

Easy guides for employers, chat us on whatsapp, welcome to maybank2u malaysia s no 1 online banking site enjoy the convenience of online banking at anytime anywhere with maybank2u, log masuk untuk akses yang mudah ke akaun kwsp anda log Easy Guides For Login Insurance Welcome Back Sign Additionally Offers in for convenient access to your epf account.

Kubu Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang dengan agenda putusan sela terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melalui tim penasihat hukumnya menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, Rabu (11/11).

Kebimbangan dan perubahan yang dimaksud Soleman merujuk pada pernyataan JPU KPK yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari narasi awal penangkapan.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Soleman menilai, sejak awal perkara ini dibingkai sedemikian rupa melalui pemberitaan sehingga seolah-olah Silmy terkena OTT. Namun, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa ketiadaan tangkap tangan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan memfokuskan dakwaan pada unsur pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Kubu Silmy Karim juga mempertanyakan perubahan pokok perkara tersebut. Soleman mengatakan, jika sejak awal publik disuguhi informasi besar-besaran mengenai operasi tangkap tangan yang ternyata tidak ada, berarti terdapat hal yang patut diuji kebenarannya di persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar persoalan OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan. Menurutnya, JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan bahwa JPU mengakui Silmy tidak termasuk dalam pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar, melainkan hanya dengan penerimaan Rp 1,2 miliar. Ia menilai JPU menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

 

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan tersebut turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Selain itu, Silmy juga didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Kemudian, Silmy didakwa memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya saling berbagi peran yang berkaitan dalam melakukan pemerasan tersebut.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi yang diterima Silmy terdiri atas dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.